Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan mengungkapkan alasan mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Wakil Kepala Otorita IKN. Menurut dia, keduanya mundur karena alasan pribadi.
"Ditanyakan ke Bapak Bambang dan Pak Dhony karena alasannya alasan pribadi," kata Jokowi kepada wartawan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024).
Baca Juga
Dia mengaku telah memberikan tugas baru kepada Bambang yakni, utusan khusus untuk kerja sama internasional dalam rangka mempercepat pembangunan IKN. Nantinya, Bambang akan membantu langsung Jokowi untuk memperkuat kerja sama internasional untuk percepatan pembangunan IKN.
Advertisement
"Karena memang pengalaman beliau (Bambang) di internasional kita manfaatkan sebesar-besarnya bagi kebaikan negara," jelasnya.
"Belum, kalau Pak Dhony belum (diberi tugas baru)," sambung Jokowi.
Dia pun meyakini mundurnya dua pimpinan IKN tersebut tak mempengaruhi investor asing untuk berinvestasi di proyek IKN. Jokowi menyebut sejauh ini tidak masalah dengan mundurnya Bambang dan Dhony dari Otorita IKN.
"Enggak, enggak, enggak, enggak (khawatir berdampak ke investor)," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan wakilnya Donny Rahajoe menyatakan mundur dari jabatannya. Langkah keduanya telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Hari ini telah terbit surat pemberhentian dengan hormat untuk Pak Bambang dan Pak Donny selaku Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN disertai ucapan terima kasih dari Pak Presiden," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden Jakarta, Senin (3/6).
Pratikno menambahkan, Presiden Jokowi mengangkat pelaksana tugas sebagai kepala otorita dan wakil kepala otorita sementara yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Raja Juli.
"Jadi keduanya (Basuki dan Raja Juli) dipanggil Pak Presiden agar mereka bisa menjamin pembangunan IKN seperti semula," jelas Pratikno.
Menteri Basuki Jadi Plt Kepala Otorita IKN Diyakini DPR Bisa Percepat Pembangunan
Usai ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (Plt Kepala Otorita IKN) Basuki Hadimuljono menyatakan siap mengemban tanggungjawab baru tersebut.
Dia menjelaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perintah untuk mempercepat penyelesaian tugas di IKN seiring dengan hasil kompetisi pengembangan desain perkotaan dengan konsep Negeri Nusa Rimba.
"Otoritas bertanggungjawab memastikan rencana pembangunan IKN terlaksana dengan efisien dan cepat. Fokus tugasnya adalah mempercepat pelaksanaan tugas program. Kami yakin otorita sudah membuat program-program dalam pembangunan IKN," ujar Basuki Hadimuljono melalui keterangan tertulis, Selasa (4/6/2024).
"Kami berdua diperintahkan untuk mempercepat pelaksanaan tugas tersebut yang sesuai dengan urban design, sesuai dengan hasil sayembara yang lalu untuk pembangunan konsep Negara Nusa Rimba," sambung dia.
Menteri Basuki juga berkomitmen untuk segera mengambil keputusan status tanah di IKN. Tujuannya, kata dia, untuk meyakinkan investor agar berinvestasi di IKN tanpa ragu.
"Kami akan menentukan status tanah tersebut di IKN, termasuk apakah akan dijual, disewakan, atau dikelola melalui kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Untuk menghilangkan keengganan investor, kami ingin bergerak cepat," ucap Basuki.
Selain itu, Basuki menekankan perlunya kesiapan pembentukan Pemerintah Daerah Khusus Pemdasus yang sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) IKN.
"Embrio IKN Pemda akan disiapkan oleh pengurus IKN. Tanggungjawab utama Otoritas IKN adalah mempercepat pembangunan IKN, sehingga tidak serta merta bertransformasi menjadi Pemdasus," terang dia.
"Gugus tugas kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri akan mengembangkan Pemdasus secara mandiri," jelas Basuki.
Advertisement
DPR RI Optimis Pembangunan Tidak akan Stagnan
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Irwan mendorong Basuki Hadimuljono tetap menjadi Ketua terakhir Otoritas IKN. Secara de facto, kata dia, Basuki yang memimpin IKN sejak awal.
"Karena itu, meski Bambang Susantono mundur, kemajuan IKN tidak akan berhenti," ucap Irwan.
Lebih lanjut, ia mendukung Basuki untuk mempertahankan posisinya sebagai Kepala Badan IKN yang tidak perlu diragukan lagi. Menurutnya, Basuki mampu mengawasi IKN secara efektif.
"Kapabilitas Basuki Hadimuljono dalam memimpin berbagai proyek besar nasional memang sudah tidak diragukan lagi. Sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki telah berhasil menangani berbagai proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan tol Trans-Jawa, revitalisasi irigasi, dan pengembangan kawasan industri," terang Irwan.
"Proyek-proyek besar ini telah membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia," sambung dia.